Saturday , December 20 2014
Berita Terkini
You are here: Home / Pelayanan Publik / SE Depdagri Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan MK dalam Pembuatan Akta Kelahiran
SE Depdagri Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan MK dalam Pembuatan Akta Kelahiran

SE Depdagri Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan MK dalam Pembuatan Akta Kelahiran

Kementiran Dalam Negeri RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 472.11/2304/SJ tertanggal, 6 Mei 2013 dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ketentuan, bahwa pembuatan akta kelahiran yang telah melebih batas waktu 1 tahun harus melalui penetapan Pengadilan. Berdasarkan Surat Edaran tersebut dinyatakan:

Bahwa, sejak tanggal 1 Mei 2013 pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, tetapi langsung diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Bahwa, Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Bahwa, Pencatatan kelahiran tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dengan adanya Surat Edaran ini, kiranya dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota untuk memproses setiap pengajuan akta kelahiran.***