Tuesday , February 21 2017
Berita Terkini
You are here: Home / Latar Belakang

Latar Belakang

Gerakan anti korupsi dan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik telah digelorakan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun masyarakat. Ada beberapa fakta empirik yang memengaruhi upaya pembaruan pelayanan publik perlu dilakukan, diantaranya adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap waktu, biaya, dan cara-cara pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan. Birokratisasi pelayanan juga menjadi masalah tersendiri, sehingga memperpanjang rantai proses pelayanan yang diberikan, dan adanya pungutan yang tidak sesuai peraturan yang berdampak mahalnya biaya produksi. Selain itu, masih terlihat adanya diskriminasi dalam pemberian layanan yang berdampak pada berkurangnya kualitas layanan. Fakta-fakta lain adalah masih lemahnya budaya ‘melayani’ yang seharusnya menjadi spirit bagi setiap orang yang bekerja pada penyelenggara pelayanan. Akibatnya pelayanan tidak berorientasi kepada masyarakat, tetapi lebih sekedar menjalankan fungsi dan tugas-tugas semata. Hal-hal tersebut diatas, sangat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada umumnya, dan penyelenggara layanan khususnya.

 

Pelayanan publik merupakan aspek penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Urgensi peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut negara, dan dari masyarakat. Bagi  negara pelayanan publik merupakan barometer bagi berhasil tidaknya sebuah pemerintahan dalam mengemban amanat rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah mensejahterakan kehidupan rakyat. Pelayanan publik adalah jembatan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bagi warga negara, peningkatan kualitas pelayanan adalah hak yang semestinya diterima atas dasar kesetaraan, dan tanpa diskriminasi. Pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara layanan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara umum, tidak hanya di tingkat daerah bahkan tingkat pusat.

 

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, negara telah menerbitkan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik. Peraturan-peraturan itu antara lain UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik, Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014. Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan pelayanan publik. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

 

Peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Batang, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Peraturan Bupati mengamanatkan pembentukan Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2). Ada tiga hal yang melatari terbentuknya lembaga ini; Pertama, pembentukan lembaga ini sebagai upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Batang. Kedua, kepercayaan masyarakat itu dibangun melalui proses dan upaya perbaikan pelayanan, baik proses maupun system manajemen pelayanan. Ketiga, pembentukan lembaga ini tidak lain untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat batang.

 

Berdasarkan pasal 9 ayat 4 Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2012, Tim Peningkatan Kualias Pelayanan Publik memiliki beberapa wewenang;

  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat
  2. Melakukan survey laporan dan/atau pengaduan masyarakat
  3. Melakukan analisis masalah penyebab pengaduan, dan menyusun rencana tindak nyata perbaikan pelayanan.
  4. Melakukan kajian sosiologis, politis, ekonomis, dan yuridis terkait hasil evaluasi pelayanan, penilaian kinerja pelaksana pelayanan, dan pengaduan masyarakat dalam rangka penentuan kebijakan bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.
  5. Memfasilitas dan memberikan metode yang tepat dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang tepat kepada satuan kerja penyelenggara pelayanan publik.
  6. Memberikan rekomendasi kepada Bupati selaku Pembina pelayanan publik di daerah atas hasil kajian untuk pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik.
  7. Melakukan pemantauan kinerja pelaksana pelayanan dan evaluasi hasil pelayanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top