Wednesday , January 18 2017
Berita Terkini
You are here: Home / Berita / ASN dan Perangkat Desa Diminta Sensitif terhadap Masalah Sosial

ASN dan Perangkat Desa Diminta Sensitif terhadap Masalah Sosial

BATANG – Setiap aparatur sipil negara dan perangkat desa/kelurahan diminta meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap lingkungan masyarakatnya. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik yang merupakan representasi kehadiran negara. Hal tersebut dikatakan Asisten III Sekda Batang yang juga Ketua Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (TPKP2) Retno Dwi Irianto dalam rapat TPKP2 terkait dengan pengaduan salah seorang warga Desa Kluwih, Bandar, yang dilayangkan ke Presiden RI tentang kondisi sosial ekonomi yang dialaminya.

Aduan tersebut direspons Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara RI. ”Kami minta jajaran ASN dan pihak desa atau kelurahan benar-benar peka terhadap lingkungan sosial masing-maisng. Jangan sampai ketika ada persoalan di wilayahnya, mereka tidak mengetahui atau kurang memberi respons,” katanya.

Retno menjelaskan, TPKP2 telah menugaskan Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) untuk melakukan klarifikasi di lokasi bersama Kepala Desa Kluwih, Camat Bandar, dan petugas dari Dinas Sosial. Dari hasil pengecekan itu, langsung dilakukan rapat koordinasi dengan mengundang SKPD yang terkait dengan kewenangan urusan yang harus diselesaikan terhadap permasalahan warga bernama Gunawan yang sakit dan berasal dari keluarga tidak mampu itu. ”TPKP2 merekomendasikan berbagai langkah konkret yang segera dituntaskan. Pertama, Dinas Kesehatan memfasilitasi penanganan penyakit yang bersangkutan dengan fasilitas Jamkesda/JKN ke RSU. Kedua, Dinas Pendidikan diminta mengoordinasikan dan memfasilitasi ke Kementerian Agama untuk membantu penyelesaian beasiswa keluarga tidak mampu kedua anaknya yang sekolah di madrasah setempat,” katanya.

Selain itu, Dinsosnakertrans, Camat, dan Kades membantu memfasilitasi penyelesaian dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Sementara itu, UPKP2 memfasilitasi dan mensupervisi penyelesaian permasalahan tersebut dengan melaporkan perkembanganya kepada TPKP2 untuk bahan laporan ke Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara RI di Jakarta. (H56-60)

 

About upkp2 batang

Comments are closed.

Scroll To Top